Pemerintah Pusat tidak jadi membangun venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh. Keputusan itupun disesalkan sejumlah kalangan.
- Brigjen Endar Priantoro Resmi Dilantik Menjadi Kapolda Kalimantan Timur
- Alhamdulillah, THR ASN dan Honorer Cair Hari Ini
- Mudik Gratis di Tangerang, Pendaftaran Sampai 27 Maret 2025
Baca Juga
Salah satunya pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman. Kata dia, jika pemerintah pusat hanya melakukan renovasi venue yang sudah ada, sebaiknya tidak usah ada PON di Aceh.
“Kalau memang nggak jadi dibangun (baru) saya pikir inikan enggak fair untuk Aceh. Jadi saran saya baiknya PON itu ditolak aja, ngapain kita sibuk-sibuk kalau nggak dibangun venue baru,” kata Nasrul kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin (7/8).
Menurut dia, tidak adanya pembangunan arena baru untuk pelaksanaan PON di Aceh merupakan preseden buruk bagi Aceh. Sebab, sejak awal pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun venue baru untuk Aceh.
“Sebenarnya kenapa provinsi itu berlomba-lomba ingin menjadi tuan rumah (PON) karena mendapat bantuan langsung untuk venue-venue yang dibangun oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Aceh sudah menyediakan tanah milik Universitas Syiah Kuala (USK) untuk dibangun arena baru dengan luas 1.500 hektar. Namun, tiba-tiba pemerintah tak jadi melakukan pembangunan di sana.
Nasrul mempertanyakan alasan pemerintah pusat tidak membangun venue PON di Aceh. Sementara pada perhelatan PON di Papua, pemerintah banyak membangun venue baru.
“Pemerintah Pusat mentang-mentang Aceh terus dinomor duakan, nggak boleh begitu,” ujar Nasrul.
Dia juga mengkritik alasan pemerintah soal tak cukup waktu untuk bangun venue baru untuk PON XXI di Aceh. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat karena pembangunan arena pada PON Papua masih bisa dikejar.
“Jadi venue itu harus dibangun baru, bagaimana caranya. Kalau mau bangun tetap bisa terbangun. Di Papua itu bisa kok terbangun setahun sebelumnya bisa dikejar, kenapa di sini (Aceh) nggak bisa,” demikian Nasrul.
