Ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode di Palembang, Kamis (7/4).
- Dikabarkan Bakal Dilelang, TNI AD Kibarkan Bendera Merah Putih di Kepulauan Widi
- Kepala Daerah Diminta Mendagri Percepat Pencairan THR dan Gaji ke-13
- Anggaran TPP Periode Desember 2021 Sudah Dialokasikan Tahun Ini
Baca Juga
Para mahasiswa yang hendak melakukan orasi tak bisa masuk ke depan Gedung DPRD Sumatera Selatan karena dihalangi barikade kawat berduri.
Situasi memanas saat massa yang tertahan di simpang lima DPRD Sumsel, tepatnya di tengah Jl. POM IX Palembang mendesak aparat kepolisian untuk membuka barikade kawat berduri.
“Apakah layak jalan mahasiswa ditutup seperti ini? Kami hanya ingin melakukan orasi di depan kantor,” ucap Presma Universitas PGRI Palembang sekaligus koordinator aksi, Ade Syawal, seperti dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis (7/4).
Karena permintaan mahasiswa tak kunjung dikabulkan, Ade kembali menegaskan bahwa mahasiswa hanya ingin melakukan aksi damai, sehingga dia meminta polisi untuk bisa bekerjasama.
"Kepada polisi kami meminta untuk membuka pagar, karena kami ingin melakukan aksi damai di depan pagar gedung DPRD, bukan di jalan seperti ini," lanjutnya.
Dia menegaskan, apabila pagar tak segera dibuka, maka pihaknya akan melakukan pembukaan secara paksa.
"Kami meminta agar segera dibuka, apabila tidak dibuka maka jangan salahkan kami (mahasiswa) apabila membukanya secara paksa," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muhendi sempat memberikan kesempatan bagi beberapa mahasiswa yang diwakili koordinator aksi untuk melakukan audiensi secara tertutup di dalam gedung DPRD.
"Kami tahu bahwa kawan-kawan ingin menyampaikan aspirasi, tapi semua tidak bisa masuk atau artinya hanya diwakili saja," ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut kompak ditolak oleh seluruh koordinator aksi yang menginginkan aksi damai ini dilakukan secara terbuka. Sehingga tidak ada tendensi kepentingan apapun.
