Komisi II DPR RI blak-blakan menyebut pelibatan sekolah menengah kejuruan (SMK) tata boga di Banten untuk program pemerintah Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah merupakan terobosan hebat yang perlu dicontoh.
- Kantor Pos Gelar Pasar Murah Selama Ramadan, Ini 5 Lokasinya di Tangerang
- Sengketa Pilkada Serang 2024, Andika Hazrumy Pasrah Hasil Putusan Sela MK
- RSUD Cilograng Segera Beroperasi, Bikin Warga Lebak Semringah
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Rabu (13/11/2024).
Tanpa tedeng aling-aling, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pun mengapresiasi terobosan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar tersebut.
"Kita tahu SMA, SMK adalah kewenangan beliau di bawah Pemerintah Provinsi Banten bisa terlibat aktif," kata Muhammad Rifqinizamy.
"Bukan hanya sekadar menjadi objek penerimaan dalam program ini, tapi juga menjadi pelaku dalam mata rantai yang menghasilkan dan mendistribusikan," sambungnya.
Menurut Muhammad Rifqinizamy, dalam program tersebut pelaku UMKM yakni kantin sekolah juga bisa dilibatkan dalam pengadaan makan siang.
Pasalnya, kata Muhammad Rifqinizamy, program Makan Bergizi Gratis tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga bisa melibatkan pihak swasta.
Muhammad Rifqinizamy mengungkapkan, bahwa pihak swasta disarankan tidak sekadar ingin mendapatkan tender pekerjaan dengan uang negara.
Akan tetapi, bisa membagi keuntungan untuk mendukung pihak lain yang ikut di program itu.
"Yang paling penting adalah semua itu terkoordinir oleh pemerintah setempat agar tidak tumpang tindih, agar standarnya masuk dan seterusnya," jelas Muhammad Rifqinizamy.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI selain meninjau SMK Negeri 8 Kota Serang dalam menyajikan Makan Bergizi Gratis, juga mencicipi makanan yang disediakan para siswa seperti ayam panggang, ayam teriyaki, serta jajanan pasar hasil praktik.
Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi Banten menggunakan empat persen dari pendapatan asli daerah (PAD) 2025 untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis tahap I yang direncanakan pada Januari 2025.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan nilai tersebut didapatkan dari petunjuk teknis yang sudah diterimanya.
"Kami sesuai dengan mandat tadi, kalau empat persen ya sekitar kurang lebih Rp380 miliar, kami akan siapkan dari pendapatan asli daerah," beber Al Muktabar.
Menurut Al Muktabar, pendapatan asli daerah yang dimaksud tercakup dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025, dengan total pendapatan daerah pada posturnya senilai Rp10,991 triliun.
Dipaparkan, dari postur APBD 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,875 triliun.
Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam program Makan Bergizi Gratis pada siswa SMA, SMK dan SKh.
Sementara untuk siswa SD dan SMP, kewenangannya pada pemerintah Kota dan Kabupaten. (ant)
