Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga semester I 2022 disebut telah mencapai target. Sayangnya, hal ini tak lantas membuat antrean jemaah haji bisa lebih pendek.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
"Hingga semester I tahun ini sudah Rp 156 T, dan itu lebih dari target yang ditetapkan, mudah- mudahan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji ke depan bisa semakin baik," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat kegiatan Sapa Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Angkatan I di Hotel Grand Sunshine Resort Soreang Bandung, Sabtu (12/11).
Ironisnya, kata pria yang kerap disapa Kang Ace ini, disaat dana haji yang dikelola BPKH melampaui target, daftar tunggu haji justru semakin panjang.
Kang Ace menjelaskan daftar tunggu jemaah haji reguler di Indonesia sudah sangat panjang karena saat ini sudah ada 5.073.767 calon jemaah haji yang antre untuk dapat giliran berangkat.
Belum lagi, masih ada 97.701 jemaah haji khusus yang berstatus waiting list.
Antrean makin panjang karena pada periode sebelumnya pemerintah hanya memberangkatkan 99.887 dari 100.051 kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
“Menurut evaluasi kami Kemenag harus memberikan penjelasan kepada publik terkait kuota yang tidak terpenuhi dari 100.051 kuota, di mana yang bisa dipenuhi hanya 99.887 jemaah yang berangkat,” ucap Kang Ace yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat tersebut.
Kemenag, kata alumni Pondok Pesantren Cipasung ini, harus memberikan penjelasan kuota yang tidak terpenuhi, dari 100.051 kuota, terpenuhi 99.887 jamaah yang berangkat. Termasuk pelayanan di Masyair yang dirasa tidak seperti yang diharapkan.
“Pelayanan di Masyair, walaupun terjadi peningkatan (layanan) namun ini tidak sebanding dengan biaya yang diberikan,” jelas Kang Ace.
Menurut Kang Ace, sisa anggaran dari penyelenggaraan haji masih besar yakni Rp. 546 miliar. Kemenag juga harus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi haji, yaitu bagaimana produk-produk Indonesia betul-betul bisa dimanfaatkan bagi jamaah haji Indonesia juga.
“Jadi jangan sampai misalnya sayur-sayuran dari Thailand, kemudian Ikan Patin dari Thailand, beras dari Vietnam. Jadi ini harus ada komitmen politik kita untuk mendorong agar haji ini kembali ke kita juga," pungkasnya.
