Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) blak-blakan soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (KLHK) agar efektif dalam mengatasi perubahan iklim.
- Al Muktabar Resmi Serahkan Tugas Pj Gubernur Banten, Penggantinya Bukan Orang Sembarangan
- Menteri Tito Karnavian Ganti Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Tokoh Ini Penggantinya
- Fraksi PKB Sebut Judi Online Bikin Rumah Tangga Berantakan
Baca Juga
Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) blak-blakan soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (KLHK) agar efektif dalam mengatasi perubahan iklim.
Tanpa tedeng aling-aling, SBY menyarankan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (KLHK) menjadi dua kementerian yang berdiri sendiri.
Hal tersebut diungkapkan SBY di sela-sela acara Bloomberg CEO Forum Gala Dinner di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Presiden Keenam RI itu menilai pemisahan ini penting agar Kementerian Lingkungan Hidup dapat lebih fokus pada tugasnya dalam menghadapi isu-isu perubahan iklim di tingkat global.
"Saya telah berbicara dengan Presiden Prabowo dan saya mengusulkan kepadanya agar Kementerian Lingkungan Hidup didirikan kembali menjadi kementerian yang berdiri sendiri," jelas SBY.
"Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup menjadi bagian dari Kementerian Kehutanan (KLHK). Kita harus pisahkan itu, karena Kementerian Lingkungan Hidup harus fokus pada fungsi dan tugasnya sendiri secara global," sambungnya.
Menurut SBY, saat menanggapi usulan ini, Presiden Prabowo Subianto sependapat dan berjanji akan mempertimbangkan pembentukan kembali Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian tunggal.
SBY mengungkapkan, dengan adanya kementerian yang fokus pada perubahan iklim, Indonesia diharapkan dapat lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap upaya global mengatasi pemanasan bumi.
Saat sesi gelar wicara itu, SBY menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi perubahan iklim.
Menurut SBY bukan hanya kerja sama antar pemerintah, melainkan pemangku kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Ke depan, Pemerintah perlu melibatkan sektor swasta, ilmuwan, pakar lingkungan, hingga masyarakat luas.
SBY mengakui bahwa meskipun tidak semua target global perubahan iklim bisa dicapai, namun setiap pemimpin harus mengambil langkah-langkah progresif secara mandiri.
Selain itu, SBY juga memberikan saran kepada Pemerintahan selanjutnya untuk lebih fokus pada pengembangan infrastruktur di bidang ekonomi lainnya, seperti pembangkit tenaga listrik, bandara, hingga jaringan kereta api.
"Kita perlu membangun infrastruktur di luar ekonomi, seperti teknologi, pendidikan, dan kesehatan," kata SBY.
"Jadi, infrastruktur itu sangat penting, tetapi membangun sumber daya manusia juga penting. Kita harus menggabungkan kedua hal tersebut secara berurutan, dan ekonomi akan terus tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat," bebernya. (ant)
