Rumah Toleransi Indonesia (RTO) melihat kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah pada Sabtu siang (3/9) merupakan konsekuensi subsidi yang berkeadilan.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
"Karena pemerintah memindahkan subsidi sektor energi ke sektor sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat," kata Koordinator RTO Zulfikar dalam keterangannya, Selasa (6/9).
Menurut Zulfikar, subsidi sektor energi (subsidi BBM) selama ini terlalu sangat besar. Hal ini terpotret pada Perpres 98/2022 dimana pemerintah mengakomodir subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun (lampiran IV Perpres Nomor 98/2022 bagian 999.07.11.), sehingga sektor-sektor penting lainnya yang menyangga ekonomi rakyat kalah jauh.
"Padahal layaknya subsidi harus berkeadilan dan tepat sasaran," kata Zulfikar.
Di sisi lain, lanjut Zulfikar, subsidi BBM apabila ditelusuri sangat rawan penyimpangan, dimana kendaraan bermotor rata-rata bukan hanya dimiliki oleh golongan ekonomi bawah tapi juga golongan menengah dan atas.
Bahkan secara tegas Presiden Joko Widodo mengatakan 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.
Zulfikar menekankan, sudah saatnya subsidi energi yang besar tersebut diurai dan didistribusikan tepat sasaran melalui bantuan sosial.
Sebab Zulfikar mengklaim secara infrastruktur pemerintah memiliki kesiapan tim pendataan yang baik dan sistematis antara pemerintah pusat dan daerah melalui DTKS, dimana mekanisme pendataan bantuan sosial dilakukan oleh petugas dari rumah ke rumah.
"Pengurangan subsidi BBM dan dialihkan pada sektor bansos untuk memberikan solusi menggerakkan ekonomi rakyat di tengah resesi global," kata Zulfikar.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi 10.000 per liter pada Sabtu siang (3/9).
Tak cuma Pertalite, harga Solar subsidi juga naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax turut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.
Pemerintah selanjutnys akan mengalihan subsidi BLT BBM kepada 20,65 juta penerima dengan besaran anggaran Rp 12,4 triliun untuk program bansos.
Bantuan tersebut akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.
Selain itu ada juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600.000 yang diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Anggaran BSU mencapai Rp9,6 triliun yang akan disalurkan ke 16 juta pekerja.
Ketiga, bantuan angkutan umum, yang nanti akan diberikan ke angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Bantuan ini akan dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun.
Selain itu, Zulfikar juga mengapresiasi
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang sangat kreatif di tengah situasi sulit ini meluncurkan program Solar untuk koperasi nelayan pasca kenaikan harga BBM.
Program Solar untuk koperasi nelayan didistribusikan kepada nelayan yang membutuhkan lewat koperasi nelayan yang memiliki data berupa nama dan alamat anggotanya. Dengan demikian, penyaluran Solar bersubsidi lebih tepat sasaran. 
