Anggota DPR RI mendapat kritikan publik karena meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
- BPKD Kota Tangerang Rekonsiliasi Laporan Kepemilikan Aset Daerah
- Suara Lantang Gubernur Banten Andra Soni Ingatkan Kepala Daerah, Sebut Ini
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
Baca Juga
Kabar itu diluruskan panggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.
"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid, Jumat (16/6).
Abdul Wahid menjelaskan bahwa ia mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.
"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," jelas Wachid.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji. Sebab, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggungjawab pihak agen perjalanan.
"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya.
