Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap rencana pembangunan proyek infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Pulau Jawa akan membantu mencegah abrasi untuk masyarakat pesisir.
- Harga Emas Antam Anjlok Rp23.000 per Gram, Waktu Tepat untuk Membeli
- Brigjen Endar Priantoro Resmi Dilantik Menjadi Kapolda Kalimantan Timur
- CERI: Gubernur Aceh Tidak Mudah Percaya Soal Pengembangan WKP Seulawah Agam oleh Pertamina
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani dalam keterangannya di Serang, Banten, Kamis (27/2/2025).
Mahdani mengungkapkan, bahwa proyek ini penting bagi Banten, terutama dalam mengatasi abrasi yang mengancam kawasan pesisir seperti di Pontang.
"Iya kalau kita terbuka ya, apalagi kan kita juga sering terjadi abrasi. Abrasi ini juga berdampak pada tanah pertanian dan tambak yang menjadi sumber ekonomi masyarakat," kata Mahdani.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menunggu kepastian terkait keterlibatan dalam proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Mahdani menyebutkan, hingga saat ini proyek yang merupakan inisiatif pemerintah pusat tersebut belum secara resmi melibatkan daerah dalam tahap perencanaannya.
"Saya juga baru baca kemarin pagi soal ini. Selama ini pembangunan Giant Sea Wall lebih fokus dari DKI Jakarta ke arah Jawa, sementara Banten hanya terkena di titik-titik tertentu," ungkapnya.
Mahdani menjelaskan baik secara resmi ataupun lisan pihaknya belum mengetahui perkembangan terbaru mengenai pembangunan Giant Sea Wall ini, dan belum ada koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.
Pasalnya, jika Giant Sea Wall dibangun dalam radius 0–12 mil laut dari garis pantai, maka Pemprov Banten berpotensi terlibat dalam pembahasannya karena itu masuk dalam kewenangan provinsi. Namun, sejauh ini pihaknya masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat.
"Soal bentuk proyek ini seperti apa, apakah nanti masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) atau tidak, kita masih menunggu arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kementerian terkait," bebernya.
Selain pembangunan Giant Sea Wall, Mahdani mengatakan upaya lain untuk melindungi pesisir utara Banten dari abrasi juga terus berjalan, seperti program penanaman mangrove yang menjadi bagian dari kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya memberi tugas berat untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang salah satunya membangun tanggul raksasa (giant sea wall) di pantai utara Pulau Jawa.
Presiden Prabowo kemudian menyebutkan beberapa lokasi pembangunan tanggul raksasa itu, di antaranya mencakup pantai utara di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten, sampai dengan di Gresik, Jawa Timur.
Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.
Jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa, pembangunan tanggul laut raksasa dapat rampung dalam waktu hingga 40 tahun.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo, dalam periode awal kepemimpinannya, meminta jajaran menterinya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025. (ant)
