Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten gerak cepat dengan mendukung pengelolaan dana desa dilakukan secara transparansi dan akuntabel, sehingga mewujudkan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien.
- Kantor Pos Gelar Pasar Murah Selama Ramadan, Ini 5 Lokasinya di Tangerang
- Sengketa Pilkada Serang 2024, Andika Hazrumy Pasrah Hasil Putusan Sela MK
- RSUD Cilograng Segera Beroperasi, Bikin Warga Lebak Semringah
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto pada workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Serang, Banten, Senin (2/12/2024).
Rudy Suhartanto mengatakan, dengan adanya workshop ini bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Keuangan desa itu harus transparan, terbuka, dan akuntabel," kata Rudy Suhartanto.
"Maksudnya, tata kelola keuangannya harus lebih bagus, itu yang pertama," sambungnya.
Rudy Suhartanto menyebutkan, mengenai prioritas program khususnya di Kabupaten Serang, akses ekonomi masyarakat pedesaan relatif sedang.
Harapannya, dengan menggunakan dana desa, pemerintah desa bisa mendorong penggunaan dana desa dapat meningkatkan kualitasnya.
"Akses ekonomi masyarakat supaya bisa lebih mudah terjangkau. Kedua, harus pakai internet, menggunakan virtual account seperti QRIS atau uang elektronik, namanya inklusi keuangan," jelas Rudy Suhartanto.
"Jadi, tidak harus menggunakan uang nyata dalam transaksinya, harus menggunakan digital sampai ke level desa untuk transaksi keuangan digital," imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya juga mendorong pihak Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten untuk memaksimalkan inklusi keuangan tersebut.
Sementara itu, terkait dengan kemiskinan ekstrem, pihaknya berharap bisa segera tuntas yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.
"Kita angkat supaya bisa lebih sejahtera. Orang desa yang pastinya tahu di mana mereka berada, siapa-siapa saja yang perlu didata dan diinventarisir. Bagaimana kita dorong mereka supaya ekonominya kita angkat agar kita tidak miskin lagi. Program ini mulai dilaksanakan di tahun 2025," ujarnya. (ant)
