Terkait wacana dan desakan reshuffle kabinet, anggota partai koalisi pemerintah seharusnya tidak mengikuti PDIP untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinetnya.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Pandangan itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/10).
Menurut Jamiluddin, apa yang dilakukan PDIP, khususnya Sekjen Hasto, memang tak layak diikuti. Sebab, Hasto tak punya otoritas atau wewenang merombak kabinet.
Lebih lanjut, Jamiuddin berpendapat, menteri yang berasal dari partai koalisi pemerintah sama-sama berpeluang di reshuffle.
"Itu artinya, menteri dari PDIP terbuka kemungkinan di reshuffle kalau dinilai presiden kinerjanya rendah atau melakukan.pelanggaran hukum berat," demikian analisa Jamiluddin.
Bagi Mantan Dekan FIKOM IISIP Jalarta, karena itulah biarkan presiden memutuskan layak tidaknya kabinetnya dirombak. Sebab, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Jadi, semua partai koalisi pemerintah idealnya tidak menyuarakan reshuffle kabinet di ruang publik. Selain hanya akan membuat gaduh sesama partai koalisi, juga akan menjadi tontonan tak elok di mata rakyat," pungkasnya.
