Korban penyerobotan dan pemalsuan surat tanah, Ending (68), seorang warga di desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, kaget luar biasa saat mengetahui pelaku kejahatan yang terjadi padanya ternyata bukan orang sembarangan.
- Kantor Pos Gelar Pasar Murah Selama Ramadan, Ini 5 Lokasinya di Tangerang
- Sengketa Pilkada Serang 2024, Andika Hazrumy Pasrah Hasil Putusan Sela MK
- RSUD Cilograng Segera Beroperasi, Bikin Warga Lebak Semringah
Baca Juga
Tak ada yang menduga, bahwa pelaku kejahatan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah milik Ending adalah kepala desanya.
Oleh karena itu, Ending meminta agar aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan tindakan hukum berat sesuai Undang-undang yang berlaku.
"Kami rugi sampai Rp2 miliar lebih. Saya kaget kok bisa, seketika semua dokumen hingga sertifikat tanah itu diubah atas nama Tumpang (kepala desa Wanakerta, Red), makanya saya mau dia dipenjara dan dihukum berat," tegas Ending kepada awak media di Tangerang, Banten, Minggu (22/9/2024).
Ending pun tegas menyatakan tidak akan mau menempuh jalur restorative justice atau berdamai dengan mencabut laporan.
Pasalnya, kata Ending, karena pelaku sebagai kades disinyalir ingin berdamai agar bisa lepas dari jeratan hukum.
"Kalaupun nanti ada hal-hal lain, kami akan mengadu ke Kementerian ATR dan juga Presiden Jokowi," jelas Ending.
Menurut Ending, bahwa kepemilikan lahan seluas 4.000 meter persegi tepatnya di Kampung Sarongge, Desa Wanakerta itu, sudah menjadi miliknya sejak tahun 80-an, yang kemudian dia wariskan kepada sang anak.
Akan tetapi, kata Ending, pada beberapa tahun lalu lahannya telah berubah nama kepemilikan oleh kepala desa ketika ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2022 lalu.
"Sebagai kepala desa Tumpang menawari saya ikut program PTSL ini dan dia sebagai koordinator. Dan ketahuannya pada Maret 2024, saya cek ke BPN ternyata tanah saya sudah atas nama Tumpang," beber Ending.
Setelah mengetahui perubahan kepemilikan lahan, Ending pun sempat mendatangi Kantor Desa Wanakerta untuk mencari sang kades dan aparat desa yang berwenang.
Namun tak ada yang mau memberinya penjelasan. Hingga akhirnya, pihaknya melaporkan ke Polda Banten.
"Dulu itu tahun 2014, dia pernah dipenjara juga 4 tahun, sama karena pemalsuan surat tanah, sekarang malah saya yang jadi korbannya. Pokoknya, saya tak gentar, saya enggak mau damai, dia harus dipenjara dan dicopot (jadi kades)," pungkas Ending.
Merespons pelaporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten telah menangkap Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang bernama Tumpang, sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah.
Ditreskrimum Polda Banten AKBP Dian Setyawan mengatakan bahwa pelaku ditangkap pada Senin malam 2 September 2024 tanpa perlawanan.
"Motif tersangka adalah menguntungkan diri sendiri dengan modus membuat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik," jelas AKBP Dian Setyawan.
Menurut AKBP Dian Setyawan, penangkapan Tumpang ini merupakan rangkaian hasil penyelidikan polisi terkait dengan laporan warga atas nama Nurmalia yang merasa telah dirugikan.
Warga Desa Wanakerta itu melaporkan kepala desanya sendiri ke Polda Banten karena mengklaim tanah seluas 4000 meter yang AJB nya atas nama orang tua Nurmalia.
Atas perbuatannya, Polisi menyangkakan dengan Pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun dan atau Pasal 263 dengan ancaman pidana enam tahun. (ant)
