Transformasi digital terus didorong pemerintah Indonesia sebagai salah satu akselerator dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
- Al Muktabar Resmi Serahkan Tugas Pj Gubernur Banten, Penggantinya Bukan Orang Sembarangan
- Menteri Tito Karnavian Ganti Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Tokoh Ini Penggantinya
Baca Juga
Urgensi transformasi digital diperlukan dengan melihat tingginya potensi nilai ekonomi yang diproyeksikan dapat mencapai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030.
Belum lagi bonus demografi usia produktif dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat menjadi modal utama pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital.
“Potensi tersebut harus kita dukung dengan penguatan aspek fundamental, yaitu infrastruktur, SDM, dan kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat (16/12).
Pengembangan infrastruktur digital penting untuk menjamin konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah sendiri telah membangun jaringan fiber optik, perluasan 4G dan pengembangan 5G, dan Low Earth Orbit Satelite (LEO) yang sudah diuji coba di Kalimantan Timur.
Adapun penciptaan SDM unggul turut didukung melalui Program Kartu Prakerja yang dilanjutkan pada tahun 2023. Melalui skema normal, program ini akan lebih difokuskan pada pengembangan keahlian serta peningkatan produktivitas dan kompetensi angkatan kerja.
“Pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem digital yang kondusif, diantaranya melalui implementasi UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan percepatan revisi Permendag 50 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE,” pungkas Ketua Umum Partai Golkar ini.
