Dalam Rapat Paripurna Istimewa, Wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barhum tidak ikut dilantik sebagai pimpinan definitif DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 di Serang, Banten, Kamis (10/10/2024).
- Nasib Honorer Tak Lolos Seleksi PPPK 2024, Ini Skenario Pemkot Serang
- Ucok Abdulrauf Damenta Tetapkan UMK Banten 2025, Jadi Sebegini Besarannya
- UMK Tangsel 2025, Kata Wakil Wali Kota Naik Menjadi...
Baca Juga
Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deden Apriandhi, bahwa wakil PDIP Barhum tidak ikut dilantik pada proses pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan DPRD Banten karena surat pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri terlambat.
"Ya, Pak Barhum tidak ikut dilantik pada hari ini," tegas Deden Apriandhi di Gedung DPRD Banten.
Sedangkan, empat pimpinan lainnya ditetapkan, yakni Ketua DPRD Provinsi Banten definitif dari unsur Partai Gerindra Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD definitif dari unsur Partai Gerindra Yudi Budi Wibowo, dari unsur Partai Keadilan Sejahtera Budi Prayogo, dan dari unsur Partai Demokrat Eko Susilo.
Deden Apriandhi menyebutkan, hal itu sebagaimana telah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.14-4187. Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan definitif DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029.
Deden Apriandhi mengungkapkan, bahwa Barhum baru diumumkan oleh fraksi PDIP pada rapat paripurna pada 30 September, setelah pengumuman empat pimpinan lainnya pada 21 September.
Meski begitu, Deden Apriandhi memastikan bahwa Barhum juga tetap akan dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Banten.
"Pak Barhum nanti menyusul dilantiknya," jelas Deden Apriandhi.
Sementara itu, Wakil DPRD Banten Yudi Wibowo Budi mengatakan setelah dilantik semua akan bekerja dengan membentuk program-program yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat.
"Hampir separuh teman-teman baru yang punya semangat untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pemerintah daerah," kata Yudi Wibowo Budi.
Yudi Wibowo Budi menekankan, bahwa pihaknya akan lebih intensif dalam proses tersebut. Sehingga dampak program yang sudah disepakati, bisa diawasi dan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. (ant)
