Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Nana Supiana sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon menimbulkan kontroversi karena yang bersangkutan terbukti konkret melanggar asas netralitas ASN pada Pilkada 2024.
- Kantor Pos Gelar Pasar Murah Selama Ramadan, Ini 5 Lokasinya di Tangerang
- Sengketa Pilkada Serang 2024, Andika Hazrumy Pasrah Hasil Putusan Sela MK
- RSUD Cilograng Segera Beroperasi, Bikin Warga Lebak Semringah
Baca Juga
Merespons hal tersebut, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaskan bahwa pengangkatan Pjs Wali Kota Cilegon itu sudah sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Al Muktabar, bahwa dalam pengangkatan penjabat sementara kepala daerah harus dilihat secara komprehensif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara tersebut.
"Jadi, semua secara komprehensif dilihat, lalu penting juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tentu dalam perangkat kerja yang mendapatkan mandatori itu, karena persetujuan dan penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri," kata Al Muktabar di Serang, Banten, Kamis.
Al Muktabar menegaskan hal itu untuk menanggapi dugaan pelanggaran netralitas aparatus sipil negara (ASN) jelang Pilkada 2024 yang dilakukan Nana Supiana dan telah ditangani Bawaslu Kota Tangerang.
Namun, jika benar Nana Supiana terbukti melanggar ketentuan, Al Muktabar mengatakan, pihaknya tetap berprinsip untuk kembali lagi ke perundang-undangan yang berlaku.
"Ya kan ada kewenangan kelembagaan, jadi prinsip kita melaksanakan peraturan perundang-undangan," jelas Al Muktabar.
Al Muktabar berdalih pengangkatan dan pengesahan Pjs Wali Kota Cilegon Nana Supiana juga merupakan keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Padahal sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Komarulloh mengatakan bahwa Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana terbukti konkret melanggar asas netralitas ASN pada Pilkada 2024.
"Konkret, sudah melanggar, tinggal sanksinya nanti di BKN (Badan Kepegawaian Negara)," tegas Komarulloh.
Komarulloh juga mengatakan Bawaslu Kota Tangerang akan mengeluarkan rekomendasi mengenai pelanggaran tersebut.
Seperti diketahui, Bawaslu Kota Tangerang menemukan dugaan keterlibatan Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana pada kegiatan deklarasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Deklarasi dukungan tersebut dilakukan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten di Notaru Cafe yang berlokasi di Puspemkot Tangerang pada Agustus 2024. (ant)