Kembalikan Hubungan Baik dengan Bekas Jajahannya, PM Prancis Elisabeth Borne Kunjungi Aljazair

 Perdana Menteri Aljazair Aimene Benabderrahmane menyambut kedatangan Perdana Menteri Elisabeth Borne, Minggu 9 Oktober 2022/Net
Perdana Menteri Aljazair Aimene Benabderrahmane menyambut kedatangan Perdana Menteri Elisabeth Borne, Minggu 9 Oktober 2022/Net

Upaya meningkatkan hubungan dengan Aljazair terus dilakukan pihak Prancis, ditunjukkan dengan kunjungan pejabat tinggi negara itu ke bekas jajahannya.


Enam pekan setelah kunjungan tiga hari Presiden Emmanuel Macron, giliran Perdana Menteri Elisabeth Borne bersama lebih dari selusin menteri menyambangi negara pengekspor gas utama Prancis itu pada Minggu (9/10) waktu setempat.

Perdana Menteri Aimene Benabderrahmane menyambut delegasi di bandara utama ibu kota, dan pasangan itu kemudian memimpin pertemuan tingkat tinggi yang membahas kerja sama ekonomi.

Para menteri Prancis dan Aljazair yang hadir menandatangani sekitar selusin teks termasuk deklarasi tentang pekerjaan, kerja sama industri, dan pariwisata.

Sebelumnya pada hari itu, Borne telah meletakkan karangan bunga di sebuah monumen untuk para martir perang delapan tahun kemerdekaan Aljazair, dan mengunjungi pemakaman bagi warga negara Prancis yang tinggal di Aljazair selama 132 tahun pemerintahan Prancis, yang berakhir pada 1962.

Pada Minggu (9/10), Borne dan Macron juga terlibat percakapan telepon, mengkonfirmasi kepuasan mereka atas hubungan kedua negara yang kembali positif.

Borne dijadwalkan bertemu dengan presiden pada Senin.

Dalam sebuah wawancara dengan situs berita Tout Sur l'Algerie (TSA), presiden Aljazair mengatakan kunjungan itu akan fokus pada pendidikan, budaya, transisi ekologi dan ekonomi.

"Lebih banyak kerja sama akan menjadi sumber pertumbuhan bagi kedua negara kita," kata Borne.

Hubungan antara negara Afrika Utara dan mantan penguasa kolonialnya telah mengalami ketegangan berbulan-bulan setelah Macron pada tahun lalu mempertanyakan keberadaan Aljazair sebagai negara sebelum pendudukan Prancis, menuduh pemerintah mengobarkan kebencian terhadap Prancis.