Pemerintah akhirnya membuat gebrakan yang bisa membuat guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semringah.
- Bupati Maesyal Rasyid Siapkan Sekolah Swasta Gratis di Tangerang
- Wapres Gibran Tinjau Kampus di Banten, Apa yang Dilakukan?
- Kampus Trisakti Gelar Elektro Cup 2025
Baca Juga
Pasalnya, mulai tahun 2025, pemerintah telah memutuskan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajar di sekolah swasta sebagai upaya mengatasi permasalahan ketidakmerataan distribusi guru.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Menteri Abdul Mu'ti mengaku bahwa keputusan tersebut sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) dan tinggal menunggu penerbitan surat resmi.
"Sudah disetujui oleh Men-PAN. Jadi guru yang lolos PPPK itu dapat mengajar di swasta," kata Menteri Abdul Mu'ti.
Menurut Menteri Abdul Mu'ti, hal itu menjadi kabar baik untuk para guru, terutama saat ini lebih dari 100 ribu guru swasta yang sudah berstatus PPPK, namun belum ditempatkan di sekolah negeri.
"Memang belum seluruhnya bisa didistribusi, ya. Karena itu sesuai pembicaraan kami dengan Men-PAN, guru PPPK itu bisa mengajar di swasta," jelas Menteri Abdul Mu'ti.
Menteri Abdul Mu'ti menilai rasio antara jumlah guru dan murid di Indonesia pada dasarnya sudah ideal, sehingga tantangan utama dalam pendidikan dasar dan menengah ialah distribusi guru yang belum merata, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Seperti diketahui, penempatan guru PPPK ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam arahannya pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Wapres Gibran menggarisbawahi permasalahan tersebut.
Menurut Wapres Gibran, ada provinsi dengan kondisi sekolah yang kelebihan guru, sementara ada provinsi lain yang kondisi sekolahnya mengalami kekurangan guru.
Sehingga distribusi guru, khususnya yang berstatus PPPK menjadi pekerjaan rumah Kemendikdasmen.
"Jadi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," ungkap Wapres Gibran.
"Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri," imbuhnya. (ant)