Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru-baru ini menerima predikat Kota Layak Anak tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dengan kategori Nindya.
- Tanah Rakyat Tersandera Pemkab Belitung, Praktisi Hukum: Kembalikan
- PTUN Pangkal Pinang Kabulkan Gugatan H. Eddy Sofyan terhadap BPN Belitung
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Ketua KPK Beber Ini
Baca Juga
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Bintang Puspayoga kepada Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan pada 22 Juli 2023 di Semarang.
"Kami bersyukur atas penghargaan ini, yang mencerminkan upaya kami dalam melindungi hak anak-anak,” ucap Pilar Saga Ichsan, saat menerima penghargaan dari KemenPPPA.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penghargaan ini kontras dengan meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak di Tangsel. Masyarakat merasa prihatin dengan situasi ini, di mana kasus-kasus tersebut semakin sering dilaporkan.
Kasus Penculikan yang Mengkhawatirkan
Salah satu insiden terbaru yang mengejutkan adalah penculikan seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Ciputat, pada 23 September 2024. Anak tersebut diculik setelah pulang dari sekolah, dan baru ditemukan pada malam harinya.
Menurut Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Kemas Arifin, pelaku berusaha menipu korban dengan berpura-pura mengajak ke rumah sakit untuk menjenguk orang tua.
"Pelaku memberi tahu korban bahwa orang tuanya berada di rumah sakit dan meyakinkan korban untuk ikut bersamanya. Kasus ini kini sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian," ungkap Kemas kepada wartawan.
BDi sisi lain, kasus dugaan pelecehan yang melibatkan seorang pembina Pramuka di SMKN 5, inisial HDW, juga menggemparkan masyarakat. HDW dituduh melakukan pelecehan terhadap anak binaannya sejak tahun 2010. Isu ini menjadi viral di media sosial, memperlihatkan adanya modus operandi pelaku yang mengaku memberikan terapi belajar.
Meskipun pernah dikeluarkan dari Kwartir Cabang sebelumnya, HDW diterima kembali dengan harapan ia tidak mengulangi kesalahan. Sayangnya, pada Jambore 2016, HDW kembali diduga melakukan pelecehan terhadap anak-anak binaannya, dengan total korban diperkirakan belasan.
Peran Pemkot Tangsel Terhadap Perlindungan Anak Dipertanyakan
Dengan adanya kasus-kasus kekerasan yang mencolok ini, pertanyaan besar muncul: bagaimana pemerintah daerah dapat mengklaim status Kota Layak Anak saat tantangan nyata masih mengancam keselamatan anak-anak? Masyarakat mengharapkan langkah nyata dari pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi anak-anak.
Diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari program edukasi untuk anak-anak, penyuluhan bagi orang tua, hingga penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
Hanya dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, status Kota Layak Anak di Tangsel dapat terwujud secara substansial, bukan hanya sekadar penghargaan.
Kota Tangsel kini dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan bahwa penghargaan yang diperoleh bukan hanya simbol belaka, tetapi merupakan bagian dari upaya yang tulus dalam melindungi masa depan anak-anak di kota ini. (Aris)
