Wacana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mustahil dilakukan.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
"Pasti menggunakan APBN. Saya tidak percaya lagi bahwa proyek strategis nasional tidak pakai APBN. Pasti menggunakan APBN, entah di tahun ke beberapa pembangunannya,” ucap ekonom dari Indef, Nailul Huda kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/11).
Nailul mengamini, kereta cepat Jakarta Surabaya sebenarnya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Tengah-Jawa Timur yang selama ini mengandalkan pesawat terbang untuk waktu tempuh yang cepat.
Namun demikian, ia mengingatkan wacana tersebut untuk dihitung secara matang. Jangan sampai megaproyek tersebut berakhir seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membebani APBN.
"Biaya tiketnya berapa, kemudian apakah ada akses penunjangnya atau tidak. Ini yang harus dipikirkan, jangan sampai seperti KCJB yang sampai 4 dekade juga enggak bakal untung,” tutupnya.
