Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Lebak menyoroti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Lebak pada tanggal 15 November 2024 dirasa kurang efisien dan kurang efektif.
- Coblos Ulang Pilkada Kabupaten Serang 19 April, Jangan Golput
- Coblos Ulang Pilkada Kabupaten Serang, Zakiyah-Najib Optimistis Kembali Menang
- MK Putuskan Coblos Ulang Pilkada Kabupaten Serang, Ini Jadwalnya
Baca Juga
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Cabang Lebak Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi mempertanyakan efesiensi dan juga efektivitas penggunaan biaya untuk penyelenggaraan Pilkada Lebak yang bersumber dari APBD Lebak.
"Kalau untuk sosialisasi diawal-awal sah saja menghadirkan artis jika tujuannya menjadi daya tarik masyarakat agar hadir. Tapi kalau beberapa kali kegiatan sosialisasi harus mengundang Artis dengan biaya yang tidak sedikit ini kan jatuhnya menjadi penghamburan anggaran, sedangkan esensi penyampaian tentang sosialisasi pilkadanya tidak tersampaikan dengan utuh, apalagi kemarin kita lihat juga bahwa kehadiran masyarakat tidak antusias," tegas Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi pada awak media, Senin (18/11/2024).
Tubagus meragukan jika tingkat partisipasi kehadiran masyarakat dalam pencoblosan di tanggal 27 November 2024 nanti bisa mencapai lebih dari 90 persen, apalagi kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Lebak dinilai kurang efektif dan menyeluruh.
"Dalam konteks pilkada ini ada beberapa perbedaan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, yang paling terasa adalah titik lokasi pencoblosan atau TPS, adanya pengurangan jumlah lokasi TPS sehingga menyebabkan radius ataupun jarak antara lokasi tempat tinggal masyarakat dengan TPS cukup jauh"ungkap.
Lanjut Tubagus mengatakan bahwa lebih efektif dan efesien jika sosialisasi itu dilakukan di masing-masing penyelenggara tingkat Desa, sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat s umum Kabupaten Lebak.
"Padahal sosialisasi mendekati hari H ini lebih efektif dan efisien ketika dilakukan oleh para penyelenggara ditingkat Desa, mereka yang menjadi PPS memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi-informasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada elemen-elemen masyarakat didesa ataupun kelurahannya masing-masing, bukan terus menerus mengudang Artis ibu kota yang tentunya tidak sedikit biayanya,"tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Diketahui, sejauh ini perjalanan KPU Lebak sudah beberapa kali menggelar kegiatan dengan mendatangkan artis nasional ke Kabupaten Lebak.
Seperti kegiatan pertama, KPU Lebak mendatangkan Judika dalam Peluncuran Maskot dan Jingle KPU di Pilkada Lebak pada (15/6) lalu.
Kedua, KPU juga telah mendatangkan The Virgin dalam kegiatan Sosialisasi Pilkada 2024 di Kecamatan Cilograng pada (24/8).
Ketiga, kegiatan KPU Lebak Goes to Campus dengan menghadirkan bintang Stand Up Comedy pada (2/11) lalu.
Kemudian yang baru-baru ini, pihak KPU telah mendatangkan Aura Kasih dan Souljah serta deretan artis lainya dalam puncak Kegiatan Sosialisasi Pilkada di Stadion Uwes Qorny, Jumat (15/11).
Selain Enggar yang menyoroti serius terhadap KPU Lebak, itupun menuai kritik tajam dari Aktivis Mahasiswa. Menurut mereka, kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Lebak itu terlalu berlebihan.
Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak), Nurul Huda menyebut kegiatan itu
tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.
Bahkan mereka menyebut, masih banyak warga Lebak yang belum tahu tentang pelakasanaan pilkada serentak dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati serta Wakil Bupati Lebak.
Padahal sumber dana yang menggelontorkan hingga miliaran rupiah berasal dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada Lebak 2024 yang akan digelar 27 November 2024 mendatang seharusnya tersosilisasikan secara menyeluruh hingga kepelosok
"Seharusnya ada sosialisasi yang bisa dirasakan secara menyeluruh kepada masyarkat. Jangan sampai kegiatan dengan anggaran besar namun tidak memberikan dampak kepada mayarakat bahkan apalagi mereka tidak tahu-menahu soal pilkada, itu akan miris, sementara ini soal masa depan lima tahun kedepan,"tegas Nurul.
Pihaknya berpandangan seharusnya kegiatan yang digelar bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya kegiatan yang besar tidak mesti harus mengundang artis nasional. Terlebih, fakta dilapangan partisipasi masyarakat masih kurang.
"Inilah yang menjadi sebuah kehawatiran secara nyata, kegagalan bagi KPU Lebak yang mana tidak efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasubag HSDM KPU Lebak, Devi Yustiadi, menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan KPU Lebak dipegang oleh komisioner yang memiliki tanggung jawab.
Kata dia, berbagai kegiatan yang sudah digelar sudah ada tanggung jawabnya pada setiap komisioner.
“Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang digelar tanggung jawabnya ada komisioner, kalo divisi kami tidak mengerjakan kegiatan tersebut,” kata Devi.
Ditannya terkait jumlah anggaran yang dihabiskan dalam berbagai kegiatan yang telah digelar. Devi menyebut, hal tersebut bukan kewenangannya, untuk menyampaikan.
“Mengenai hal itu, saya tidak memiliki kewenangan terkait soal anggaran. Jadi kewenangan itu ada pada Komisioner KPU Lebak,”katanya. (Aji)
