Gubernur Banten Blak-blakan Libatkan Siswa SMK untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

ilustrasi - Siswa menikmati program makan bergizi gratis di SDN Panunggangan 5, Kota Tangerang, Banten, Kamis (14/11/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym.
ilustrasi - Siswa menikmati program makan bergizi gratis di SDN Panunggangan 5, Kota Tangerang, Banten, Kamis (14/11/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar blak-blakan mengaku melibatkan SMK jurusan tata boga pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Hal tersebut menurut Al Muktabar akan menunjang pembelajaran praktik dalam pendidikan para siswa SMK.

Pasalnya, kata Al Muktabar, program tersebut akan membuat para siswa mengetahui parameter gizi makanan yang baik guna menunjang proses pendidikan yang dijalani.

"Jadi jurusan tata boga itu adalah proses edukasi bagi siswa untuk membuat makanan yang sesuai itu, yang bergizi," kata Al Muktabar di Serang, Banten, Selasa (19/11/2024).

Al Muktabar menyebutkan, bahwa pelibatan siswa SMK pada program MBG tidak membebani para siswa. 

Al Muktabar pun menilai selama ini praktik siswa SMK jurusan tata boga terbatas, sehingga program tersebut akan berdampak luas untuk edukasi mereka secara langsung.

Saat ini, kata Al Muktabar, tujuh SMK negeri dengan jurusan tata boga sedang dipersiapkan untuk penerapan program MBG.

Pemerintah Provinsi Banten menargetkan program MBG untuk lebih dari 489.690 siswa di wilayahnya.

"Kita kurang lebih untuk negeri dan swasta itu di atas 450 ribu orang di SMA, SMK, dan SKh. Jadi itu yang menjadi target kinerja kita," bebernya.

Selain itu, menurut Al Muktabar, kerja sama dengan masyarakat dalam pengadaan MBG juga dapat menghidupkan tata kelola ekonomi di bidang pangan.

Meski begitu, saat ini pihaknya menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan MBG yang direncanakan mulai awal Januari 2025.

Al Muktabar pun menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten menggunakan empat persen dari pendapatan asli daerah (PAD) 2025 untuk pelaksanaan MBG tahap I yang direncanakan pada Januari 2025. 

"Nilainya sekitar kurang lebih Rp380 miliar," ujar Al Muktabar.

PAD yang dimaksud tercakup dalam rancangan APBD 2025 dengan total pendapatan daerah pada posturnya senilai Rp10,991 triliun. (ant)