Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar buka-bukaan terkait dana sebesar Rp18 miliar lebih yang didapat dari pemerintah pusat.
- Gubernur Banten Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan Mulai 10 April
- Ikuti Jejak Jawa Barat, Pemprov Banten Godok Kebijakan Pemutihan Pajak
- RSUD Labuan dan Cilograng Buka Lowongan Pegawai, Buruan Daftar
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Al Muktabar saat penyampaian nota keuangan dalam rapat paripurna DPRD Banten di Serang, Kamis (12/9/2024).
Al Muktabar melaporkan bahwa dana insentif yang didapat dari pemerintah pusat pada 2023 tersebut digunakan untuk penguatan cadangan pangan.
Menurut Al Muktabar, dana insentif tersebut membuktikan tata kerja Pemerintah Provinsi Banten yang baik.
Al Muktabar menyebutkan, bahwa tata kerja tersebut khususnya dalam upaya Pemprov Banten menangani masalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan penata kelolaan keuangan.
"Insentif fiskal ini akan kami pergunakan rencana bagi penguatan cadangan pangan. Kami akan membelanjakan dalam bentuk seperti tahun lalu," jelas Al Muktabar.
Seperti diketahui, pada tahun lalu, Pemprov Banten menggunakannya untuk belanja beras.
Al Muktabar mengatakan Banten memiliki cadangan pangan terkuat, karena memiliki lebih dari 3.000 ton cadangan pangan pemerintah (CPP) beras guna berbagai peruntukan masyarakat.
"Jadi CPP kita kuat untuk beberapa prediksi, bila hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, maka minimal kita punya pangan sendiri," ungkapnya.
Menurut Al Muktabar, penguatan cadangan pangan dilakukan pada tahun ini dan untuk tahun mendatang.
Al Muktabar menyebutkan, bahwa dana insentif tersebut juga difokuskan untuk perluasan penanganan stunting.
"Maka di antaranya, kami akan mengecek lagi stunting pasca 60 bulan, yang mana sebagian anak itu sudah lanjut, mungkin ada sekolah kelas 1 SD, maka kami akan mencoba untuk memperkuat kelanjutan gizinya, menciptakan atau men-support makan bergizi gratis," kata Al Muktabar. (ant)
