Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023 mendatang.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, menilai rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat. Sebab, yang membutuhkan subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu.
"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi," ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin (19/12).
"Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain,” imbuhnya.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI itu, rencana pemerintah tersebut sangat paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah atas sangat jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan.
Atas dasar itu, Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi.
“Kepada masyarakat mampu, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya,” sesalnya.
Kata Mulyanto lagi, terkait subsidi BBM misalnya, pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.
"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar 75 dolar AS per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan, Namun mana realisasinya?” tegasnya.
“Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai 70 dolar AS per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar 100 dolar AS per barel," imbuhnya menegaskan.
