Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pangandaran menyoroti sejumlah program Pemerintah Daerah (Pemda) setempat karena dianggap belum jelas keberadaan serta manfaatnya.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
Beberapa program tersebut, antara lain Pangandaran Hebat (Pahe) bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa (TPAPD) dan Ajengan Masuk Sekolah (AMS).
Merespons hal tersebut, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyebut, cara berpikir dan penyikapan terhadap APBD 2021 harus dibedakan karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Kan begini, cara berfikir dan menyikapinya tentu harus berbeda antara zaman normal dan tidak, kalau saat normal saya kira tidak ada masalah," tegas Jeje saat diwawancarai usai rapat paripurna, Kamis (30/6).
Kalau tidak normal, Jeje menggambarkan, kondisi kebijakan bagi sekolah yang beberapa hal dibatasi supaya tidak menjadi beban orang tua siswa.
"Kan sekolah sekarang tidak dipungut, hebat bukan. Ada item-item yang samen nggak boleh ada, baju seragam tiga jadi satu," paparnya.
Beban ke orang tua urusan pendidikan, ucap Jeje, tidak boleh ada. Ia menegaskan, tidak ada pungutan hingga masyarakat tidak dirugikan.
"Itu kan kerja yang cerdas. Yang lain-lain sama kondisinya, kan saat kondisi kelelep bagaimana bisa bernafas, artinya mana yang prioritas mana yang wajib," tuturnya.
Kalau WTP, tukas Jeje, hanya cara penyajian penggunaan keuangan yang sudah benar dan 6 Tahun berturut turut Pemda Pangandaran mendapatkan predikat tersebut.
"Daerah baru loh, baru 9 menjelang 10 tahun. TPAPD juga sama, jangan dilihat dari Kondisi normal, progres TPAPD tanya saja ke keuangan," tandasnya.
Diketahui, dalam Rapat Paripurna Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2021, seluruh fraksi menyetujui aturan tersebut untuk dilanjutkan dalam pembahasan.
Namun, Fraksi PKB menyampaikan beberapa persoalan program yang dirasa kurang jelas, yakni soal realisasi Pangandaran Hebat (Pahe) bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa (TPAPD) dan Ajengan Masuk Sekolah.