Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus serius dalam menangani kasus gagal ginjal akut anak, termasuk menangani persoalan 102 obat berbentuk sirup yang disinyalir sebagai penyebabnya.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
- Al Muktabar Resmi Serahkan Tugas Pj Gubernur Banten, Penggantinya Bukan Orang Sembarangan
Baca Juga
Desakan ini disampaikann Ketua DPD Demokrat Sumut, Lokot Nasution, dalam diskusi sekaligus peresmian Democratic Cafe, di Lingkungan Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Senin (24/10).
"Kita meminta pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati, untuk serius dalam menangani hal ini. Ini bicara hidup mati manusia. Kalau memang ada salah, harus akui kesalahan itu, jangan ditutupi dan harus diperbaiki," ucap Lokot, didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Yudha Johansyah, dan Kepala Bakomstra Chairil Huda.
Di sisi lain, Lokot menyoroti kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dinilai sangat lemah dalam melakukan pengawasan hingga kasus ini sempat merebak. Menurutnya, peran BPOM harus dimaksimalkan karena pengawasan mereka berkaitan langsung dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.
"Pengawasan BPOM saya rasa juga kurang efektif, jadi ini bisa melibatkan pihak lain, misal melibatkan sivitas akademika," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.
Secara khusus bagi Partai Demokrat, sambung Lokot, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menginstruksikan agar Fraksi Demokrat di DPR RI juga memberikan perhatian dan membahas hal-hal strategis terkait penanggulangan kasus ini.
“Hal yang sama kita dorong di DPRD Sumatera Utara. Karena kita juga mempunyai kader di legislatif. Kita mendorong Fraksi Demokrat di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terlibat aktif di daerah masing masing mengenai persoalan ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya.
