Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sorong.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
APMS lantas menyebut Yan Piet Mosso mengabaikan kepentingan publik dan diduga terlibat dalam korupsi dana hibah Pemuda Katolik.
"Menuntut Mendagri Tito Karnavian tidak memperpanjang alias mencoret Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong karena Yan Piet Mosso diduga kuat terlibat dalam persoalan pemberian dana hibah Pemuda Katolik saat masih bertugas sebagai Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat pada 2022 silam," ungkap Wakil Koordinator APMS, Andrian Wanewar saat aksi di depan Kemendagri, Senin (21/8).
Andrian menjelaskan Kejati Papua sebenarnya telah memanggil dan memeriksa Pj Bupati Sorong tersebut sebanyak dua kali sebagai saksi. Dengan demikian, menurutnya, potensi keterlibatan Mosso dalam kasus itu sebenarnya cukup kuat.
"Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat setidaknya sudah dua kali memanggil dan memeriksa Yan Piet Mosso sebagai saksi kasus korupsi yang berjumlah Rp 3 miliar tersebut. Ini tinggal menghitung Perhitungan Kerugian Negara (PKN),” ucapnya.
Aksi ini digelar secara bersamaan dengan berlangsungnya pemeriksaan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso oleh Inspektorat Kemendagri terkait kinerja buruk Mosso dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mosso bahkan sudah diperiksa selama hampir 4 jam.
