Pimpinan Pondok Pesantren Buket EQra Al Haramen di Aceh Barat, Waled Haramen NuriQmar alias Abu Meulaboh, tak mempersoalkan sosok perempuan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya. Karena kepemimpinan perempuan sudah ada sejak kerajaan Aceh.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
“Kepemimpinan perempuan di Aceh sudah ada pada zaman dahulu. Seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati,” jelas Abu Meulaboh, dalam keterangannya kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (5/10).
Karena itu, dia mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya mengusul nama Fitriany Farhas sebagai Pj Bupati Nagan Raya. Fitriany saat ini menjabar Direktur Rendal Deputi Pengamanan Aparatur dan Non Aparatur Negara dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Selain Fitriany Farhas, DPRK Nagan Raya juga mengusulkan Azhari yang saat ini menjabat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Teuku Syahrida.
Dia meminta semua pihak jangan sampai memperkeruh suasana. Karena Pj bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
“Bukan pemilihan langsung oleh masyarakat,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Daerah (DPD) Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) Nagan Raya, Mukhtar, menolak perempuan jadi Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya. Karena dinilai masih kontroversi dalam perkara syariah Islam yang berlaku, khususnya Aceh.
"Kita takutkan juga terjadi gejolak di tengah masyarakat, dan menyalahi etika atau kebiasaan masyarakat di Nagan Raya," kata Mukhtar, Senin (3/10).
Karena itu, Mukhtar meminta Mendagri Tito Karnavian, memperhatikan gejolak penolakan yang digaungkan masyarakat setempat.
"Pak Mendagri harus cermat melihat gejala yang berpeluang terjadi di Nagan Raya," kata dia. "Apalagi dengan teungku-teungku dayah yang memegang kuat dalil tidak bolehnya perempuan jadu pemimpin."
Menurut Mukhtar, jika Mendagri menunjuk usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya perempuan bukan menimbulkan kebaikan. Melainkan keburukan.
"Karena salah satunya tidak didukung oleh kebanyakan ulama," ujar Mukhtar.
