Kabar soal tewasnya 18 pekerja migran Indonesia (PMI) ketika ditahan di detensi, Sabah, Malaysia menimbulkan reaksi keras di berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.
- Hastag #Hastobiangkerok Menggema di Media Sosial
- Andra Soni Fokus Rekonsiliasi Jelang Pelantikan Gubernur Banten
- Partai Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Baca Juga
“Sangat keterlaluan. Mengapa? Indonesia negara berdaulat dan tidak dalam kondisi perang di dalam negerinya, harusnya pemerintah Indonesia dapat memastikan dan memonitor setiap warga negaranya terlebih yang sedang ditahan di negara asing,” kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/7).
Lebih mengherankan lagi, kata dia, pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengetahui tewasnya pahlawan devisa itu di negara Malaysia hingga akhirnya kabar ini disiarkan oleh NGO buruh migran.
“Menaker dan kepala BP2MI ngapain aja?” sesalnya.
Disamping itu, Satyo mempertanyakan komunikasi diplomatik Kemenlu dengan Malaysia hingga tidak mengetahui ada pekerja migran asal Indonesia yang ditahan di negeri jiran itu.
“Apa kerja Kemenlu terkait perlindungan dan pengawasan oleh konsul-konsul Kemenlu dinegara asing? kebangetan!” ujar Satyo Geram.
Oleh karena itu, Satyo meminta agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Dan mestinya Kemenlu ada nota protes kepada pemerintah Malaysia dengan memanggil Dubes Malaysia, lalu untuk mempertanggung jawabkan secara moral atas tragedi tersebut sudah selayaknya Menaker dan Kepala BP2MI harus segera mundur,” demikian Satyo.
