Andra Soni Ucap Janji dan Sumpah: Ciptakan Pemerintahan Tanpa Dinasti dan Korupsi

ilustrasi - Cagub Banten nomor urut 2 Andra Soni saat kampanye. (ANTARA)
ilustrasi - Cagub Banten nomor urut 2 Andra Soni saat kampanye. (ANTARA)

Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni mengucapkan janji dan bersumpah akan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, tanpa dinasti, terbuka dan bertanggung jawab, jika terpilih dan mendapat amanah rakyat.


Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 itu saat kampanye, Senin (14/10/2024).

Andra Soni yang lahir dari keluarga petani hingga pernah menjadi kuli bangunan itu mengaku, menjadi Cagub Banten 2024 merupakan suatu anugerah yang tidak pernah dia impikan.

"Insyaallah, Andra Soni berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan tanpa dinasti dan korupsi, Insyaallah," kata Andra Soni.

"Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan," sambungnya.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi.

Padahal, kata Andra Soni, bahwa Banten hanya selemparan batu dari Jakarta selaku ibu kota negara. Namun masih banyak ketimpangan, khususnya antara Banten Utara dengan Banten Selatan.

"Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insyaallah saya istikamah," tegas Andra Soni.

"Salah satu yang memperlambat Provinsi Banten adalah korupsi, karena dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang segitu tuh harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi," imbuhnya.

Andra Soni pun mengatakan untuk pemberantasan korupsi, dia akan melibatkan KPK, Polri hingga Kejaksaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. 

Sehingga, pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah bisa dipantau, sehingga bisa mencegah penyelewengan.

"Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab, kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita," jelas Andra Soni.

Andra Soni mengungkapkan, dengan APBD Rp12 triliun, harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.

"Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten," ujarnya. (*)