Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni buka-bukaan saat berkampanye di Lapangan Panji Waringin Desa Sukamanah, Malingping, Lebak, Minggu (29/9/2024).
- Konser Banten Maju Andra Soni Bikin Tangerang Raya Bergoyang
- Satu Hari Lagi mengurus Pindah Memilih
- Airin Beber Potensi Pariwisata Banten, Siap Integrasikan Taman Hutan Rakyat Hingga Wisata Pantai
Baca Juga
Mantan Ketua DPRD Banten itu memastikan bahwa wilayah Cilangkahan menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Andra Soni juga menyampaikan kabar baik kepada warga Malingping, yakni ada sebanyak 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur Kabupaten/Kota telah disetujui pada pembahasan tingkat I oleh Komisi II DPR dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (25/9).
Menurut Andra Soni, bahwa dari 79 RUU tentang kabupaten/kota ini di antaranya ada 4 kabupaten baru di wilayah Provinsi Banten, yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang. Keempat kabupaten baru itu termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan, Lebak.
Ternyata, dalam upaya pemekaran kabupaten baru itu, rupanya ada peranan Andra Soni, yang sebelumnya pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Banten.
Pasalnya, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten itu ikut menginisiasi langkah-langkah teknis bersama DPR dalam rangka mempercepat proses pengesahan RUU kabupaten/kota yang di dalamnya ada empat daerah di Provinsi Banten.
"Tentu ini menjadi satu keharusan, apalagi untuk wilayah Lebak dan Pandeglang. Ini merupakan komitmen saya bagaimana ke depan masyarakat di Banten Selatan makin bisa mandiri, sehingga pelayanan makin terakses mudah," jelas Andra Soni.
Andra Soni pun berjanji akan mengawal RUU tersebut hingga disahkan menjadi Undang-Undang.
Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra inipun meyakini hal itu akan mudah terwujud karena DPR punya komitmen dalam mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Andra Soni, dirinya sejak awal mendukung penuh adanya DOB di Banten, khususnya wilayah Banten Selatan, baik Lebak maupun Pandeglang.
Oleh karena itu, Andra Soni berharap, seperti Cilangkahan, dan Cibaliung segera menjadi kabupaten yang mandiri.
Andra Soni menilai, DOB dipandang perlu guna memajukan suatu wilayah Banten bagian Selatan yang mempunyai bentang wilayah terbesar di Banten.
Andra Soni menyebut, Lebak punya luas sepertiga dari total luas Provinsi Banten. Begitupun dengan Pandeglang luasnya dua kali lipat dari Kabupaten Tangerang.
Menurut Andra Soni, penyebab kesenjangan tak lepas dari pendapatan asli daerah yang rendah. Hal itu tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
Padahal, menurut Andra Soni, pendapatan asli daerah itu dalam rangka kebutuhan biaya pembangunan.
Dikatakannya, saat ini masih terdapat perbedaan antara Banten Selatan dengan Banten Utara. Hal itu dibuktikan dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
"Hal itu disebabkan oleh kondisi luas wilayah, dan infrastruktur yang masih belum merata baik itu dari segi jalan, juga sarana pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya DOB, maka diharapkan dapat mengikis kesenjangan pembangunan juga pendapatan asli daerah di Banten Selatan," jelas Andra Soni.
Sementara itu, kata Andra Soni, salah satu solusinya, yakni ada keberpihakan APBD Provinsi Banten pada wilayah yang masih tertinggal pembangunannya dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan.
"DOB Cilangkahan ini prosesnya sudah jauh sebelum adanya moratorium, saya pikir tinggal bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat ke depan. Dan kami dari Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar DOB ini bisa segera dilakukan, karena saya yakin dengan DOB ini maka akan mengikis kesenjangan Banten Selatan," ungkap Andra Soni.
"Berikutnya DOB terkhusus Cilangkahan juga dapat menjadi bagian dari solusi percepatan pemerataan pembangunan wilayah Banten selatan," sambungnya.
Selain itu, Andra Soni juga berharap ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan potensi wilayah Banten Selatan. Ia sendiri punya visi untuk mewujudkan Banten maju, adil merata tidak korupsi. (ant)
