Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno mengaku geram terkait adanya operator selular yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NOK) tanpa hak.
- Tanah Rakyat Tersandera Pemkab Belitung, Praktisi Hukum: Kembalikan
- PTUN Pangkal Pinang Kabulkan Gugatan H. Eddy Sofyan terhadap BPN Belitung
- Kasus Korupsi, Mantan Pejabat Kota Serang Dituntut 5 Tahun Penjara
Baca Juga
Dave mengatakan pemerintah melalui Kemenkominfo telah mengeluarkan aturan yang tegas melarang penggunaan NIK dan NOK tanpa hak oleh operator selular. Ia menuturkan masih adanya kelemahan dalam aturan tersebut hingga sektor pengawasan yang dilakukan Kominfo dalam registrasi SIM Card.
Politisi Partai Golkar ini mengaku Komisi I DPR RI akan memanggil Kemenkominfo dan Indosat yang diduga melakukan registrasi prabayar secara ilegal. Menurutnya pemanggilan oleh Komisi I sebagai bentuk konsistensi pihaknya untuk memastikan sistem dan aturan yang ada berjalan secara efektif dan ketat.
“Kami juga menuntut agar seluruh operator selular dapat mentaati seluruh regulasi yang telah dibuat Kominfo. Agar dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu operator yang mendapatkan manfaat dari penyalahgunaan registrasi prabayar ini, Komisi I meminta agar pihak kepolisian dapat segera menindak secara tegas,” ungkap Dave kepada awak media, Jakarta, Senin (9/9/).
Dave meminta aparat penegak hukum turut harus bertindak secara tegas dalam kasus penggunaan NIK dan NOK tanpa hak tersebut. Menurutnya langkah itu diperlukan dalam upaya memberi efek jera terhadap operator yang melakukan registrasi prabayar secara ilegal.
"Jika memang ada operator yang terbukti bersalah dan mendapatkan manfaat dari registrasi prabayar secara ilegal ini, kami meminta agar izin penyelenggaraan telekomunkasinya dapat dicabut," kata Dave.
"Dengan UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE dan UU Administrasi kependudukan saya kira sudah cukup untuk menjerat operator dan pihak-pihak yang terbukti melakukan kegiatan ilegal tersebut,” sambungnya.
Dave menuturkan Jika merujuk UU ITE Pasal 35 terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk melakukan registrasi prabayar bisa diancam pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
