Ada 3 isu yang menjadi tantangan terbesar konsolidasi demokrasi dalam eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024. Yaitu terkait politik identitas, misinformasi terkait berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian (hate speech) terutama terkait politik identitas.
- Al Muktabar Resmi Serahkan Tugas Pj Gubernur Banten, Penggantinya Bukan Orang Sembarangan
- Menteri Tito Karnavian Ganti Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Tokoh Ini Penggantinya
- Fraksi PKB Sebut Judi Online Bikin Rumah Tangga Berantakan
Baca Juga
"Itu tantangan terbesarnya untuk eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024," ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto,
dalam konferensi pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (21/12).
Nah, ada beberapa solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan pada tahun politik 2023 menuju Pemilu 2024. Hal yang paling penting dan mendasar adalah dengan kecakapan literasi digital.
"Literasi digital menjadi kunci bagi kita untuk melakukan mitigasi eskalasi politik," terangnya.
Solusi selanjutnya adalah ketegasan pemerintah terkait regulasi dalam mengendalikan infrastruktur digital. Karena tiga tantangan isu konsolidasi demokrasi tersebut kerap kali muncul pada platform-platform digital.
"Regulasi pemerintah yang lebih kuat, peran pemerintah yang lebih kuat, tanpa misalnya menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya, serta mencari perimbangan di situ," paparnya.
Ditambahkan Andi, eskalasi suhu politik menuju Pemilu 2024 akan menjadi variabel utama yang diperhatikan Lemhannas RI.
"Tawaran-tawaran kami untuk melakukan mitigasi variabel-variabel tersebut baru akan kami sampaikan pada bulan Januari 2023," demikian Andi.
